Jawab Barat Masih Butuh Rp 600 Triliun

Meskipun berbagai capaian pembangunan telah tercapai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat setidaknya masih membutuhkan dana sebesar 600 triliun rupiah untuk mewujudkan Jawa Barat provinsi termaju di Indonesia. Pemerintah mengaku tidak akan mampu jika harus memenuhi seluruhnya dengan hanya mengandalkan pendanaan bersumber APBD dan APBN.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan konsep JABAR MASAGI, yang menjadi spirit kuat dan dorongan dalam melakukan sinergitas dan kerjasama lebih luas dengan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak dunia usaha untuk melakukan praktik investasi dan bisnis yang bertanggungjawab sosial melalui program CSR,”ujar Gubernur Ahmad Heryawan dalam sambutan peresmian CSR-Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) selama 2016 di Hotel Intercontinental, Dago, Selasa, 14 Maret 2017.

Menurut Heryawan, kegiatan CSR-PKBL lebih dari sekedar charity. Konsep JABAR MASAGI dalam mengembangkan pola kemitraan CSR, diarahkan sebagai sebuah investasi sosial dari dunia usaha untuk berpartisipasi membangun Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan Tagline program CSR-PKBL “Jabar Maju Bersama Mitra”, dengan prinsip CSR Jabar = Nol Rupiah.

Pada kesempatan tersebut, Heryawan mengatakan, saat ini perusahaan yang telah bergabung dan bersinergi dengan Tim Fasilitasi CSR-PKBL Jawa Barat telah mencapai 131 perusahaan. Terdiri dari 3 (tiga) perusahaan BUMD, 40 (empat puluh) perusahaan BUMN, dan 88 (delapan puluh delapan) perusahaan Swasta.

Seiring dengan itu, lanjut dia, Tim Fasilitasi CSR-PKBL Jawa Barat juga telah melakukan diseminasi kepada 6 Kawasan Industri di Jawa Barat, antara lain Kawasan Industri JABABEKA, Kawasan Industri KIIC, Kawasan Industri MM2100, Kawasan Industri Suryacipta, Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, dan Kawasan Industri EJIP, sebagai upaya penyebarluasan informasi terkait program dan kegiatan CSR yang di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sumber : PikiranRakyat