Pembangunan LRT Koridor 3 Menyebabkan Skema Konversi Angkot Belum Pasti

Pemerintah Kota Bandung harus menuntaskan beberapa permasalahan menjelang dimulainya proyek pembangunan LRT Koridor 3 yang menghubungkan Stasiun Bandung dan Dalem Kaum. Para pelaku usaha angkutan kota menge­luh­kan ketidakpastian skema konversi.

Pemkot Bandung mengundang ra­tusan pemangku kepentingan da­lam sosialisasi pembangunan LRT Koridor 3, Senin, 24 Juli 2017 siang. Warga berharap agar masyarakat sekitar betul-betul dilibatkan dalam proyek dengan nilai investasi sete­ngah triliun rupiah tersebut.

Ketua Organda Kota Bandung Ne­neng Zuraedah mengaku belum pernah sekali pun diajak bicara oleh pemkot terkait dengan proyek LRT yang juga dikenal dengan nama Metro Kapsul ini. Ia justru tahu dari pemberitaan di media massa. Neneng merasa ditinggalkan oleh pem­kot dalam setiap kebijakan. ”Kami mendukung program pemkot memperbaiki sistem transportasi massal, tetapi tolong kami dilibatkan. Kami yang merintis rute-rute, dan kami masih beroperasi sampai hari ini,” tutur Neneng.

Menurut Neneng, proyek LRT me­nambah kegalauan para peng­usaha angkot karena skema konversi belum juga menemukan kepas­tian. Ia berharap pemkot serius menuntaskan kesepakatan ini. Jalan keluar yang ditunggu-tunggu para pelaku angkutan kota adalah keluarnya surat keputusan (SK) dari wali kota terkait dengan penerapan skema konversi angkot ke bus. ”Apakah skema yang dipilih 3:1 atau 5:1, kuncinya ada di terbitnya SK wali kota. Itu yang kami tunggu-tunggu karena akan memberi ke­pas­tian,” ucapnya.

Dua pekan
Wali Kota Ridwan Kamil memastikan perumusan SK tentang skema konversi angkot terus dibahas. Pem­kot hendak memastikan tidak ada poin yang melanggar payung hu­kum. Dia berharap SK bisa diterbit­kan selambatnya dua pekan menda­tang. ”Kalau saya tidak berani ambil keputusan, saya tidak pernah membuat perubahan. Inovasi datang dari orang-orang yang berani. Pembahasan hukum masih tetap jalan, me­mastikan tidak ada satu pun isu yang dilanggar,” ucapnya.

Menurut Ridwan, pemkot dan para pengusaha angkot mestinya ber­gandengan tangan mengem­bang­kan sistem dan layanan angkutan massal. LRT dan angkot tidak saling berebut penumpang. Justru keduanya punya misi sama, yakni mengambil alih penumpang dari kendaraan pribadi, baik mobil mau­pun sepeda motor.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi menyata­kan, jumlah warga terdampak langsung proyek pembangunan LRT ti­dak sampai 50 keluarga. Mereka ada­lah warga yang menjalankan usa­ha di lahan milik pemkot di se­kitar Stasiun Hall.

Dijelaskan Didi, kawasan sekitar Stasiun Hall harus dikosongkan selama proyek pengerjaan LRT yang diperkirakan memakan waktu satu tahun. Pemkot menawarkan warga terdampak ini untuk tinggal sementara di apartemen rakyat atau ru­sun­awa selama sekitar satu tahun. Begitu proyek tuntas, warga bsia me­nempati lagi lokasi mereka tinggal dan berusaha. ”Di sepanjang koridor, tidak ada warga terdampak langsung karena jalur Metro Kapsul di atas bahu jalan. Tidak ada penggantian aset atau semacamnya, jadi clear,” ujarnya.

Sumber : Pikiran Rakyat